Di
sebuah kompleks kost-kostan, seorang pemuda, sebutlah namanya Danu, menyetel
radio dengan volume maksimum. Tetangga kamarnya, sebut saja misalnya Iwan,
merasa terganggu. Maka datanglah Iwan ke kamar Danu dan dengan santun meminta Danu
untuk mengurangi volume radionya. Di luar dugaan, Danu marah dan dengan nada
suara yang tak kalah tinggi dengan volume radionya, Danu memaki: “Radio,
radioku. Aku beli dengan uang, uangku sendiri. Kusetel dengan listrik,
listriknya kubayar sendiri. Apa urusanmu?”
Lumerlah
kesabaran Iwan oleh siraman kata-kata itu. Lalu, Iwan pun menjawab: “Telinga,
telingaku. Kalau sakit, aku yang bayar sendiri ongkos obat dan dokternya. Bila
karena suara radiomu itu telingaku tuli, memangnya kamu mau membayar ganti
rugi?”
Siapa
yang benar? Mungkin keduanya benar, karena telah berbicara untuk dan atas nama
hak pribadi. Itu kalau hak pribadi diartikan sebagai hak milik yang tak seorang
pun bisa mengusiknya dan telah melekat pada diri manusia sejak ia dilahirkan. Terus,
siapa dong, yang salah?
Menindaklanjuti hasil rapat yang dilaksanakan pada Hari Senin, 23 Juli 2012 pukul 09.00-12.00 WIB di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan yang dihadiri oleh Kepala Kemenag, Camat, Kasi Pekapontren, Kepala UPT Dindikbud, Badko TPQ dan FK Madin dan dipimpin oleh Bupati Pekalongan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan menerbitkan surat bernomor 421.102/2703/2012 tanggal 23 Juli 2012 perihal Permohonan Data Lembaga TPQ, Madin dan Guru TPQ, Madin Tahun 2012. 
