SAMBANG DESA KAPOLRES PEKALONGAN DI PANINGGARAN

Ilustrasi foto: http://member.senkom.or.id/

Bertempat di Balai Desa Paninggaran Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan Propinsi Jawa Tengah, siang tadi, Jumat, 28 Februari 2014 pukul 13.00 WIB, berlangsung acara Sambang Desa Kapolres Pekalongan di Wilayah Kecamatan Paninggaran. Sesuai dengan undangan Kepala Desa Paninggaran tanggal  28 Februari 2014 yang saya terima, kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan surat Kapolsek Paninggaran nomor B/32/II/2014/Sek Png yang merujuk pada Rencana Kerja Polres Pekalongan Tahun 2014 tentang Pembinaan Ketertiban Masyarakat dalam Rangka Menyukseskan Program “Polisi Boloku Aman Kampungku”.

SURAT PENGAJUAN PENONAKTIFAN KEPALA SEKOLAH (SM04b) PADA LAYANAN PADAMU NEGERI KEMDIKBUD

Untuk menonaktifkan Kepala Sekolah karena pensiun di layanan PADAMU NEGERI KEMDIKBUD, kita memerlukan Formulir SM04b. Berikut tata cara pengajuan surat tersebut:

Langkah Pertama
Login sebagai Admin Sekolah di http://padamu.siap.web.id/ (Gambar 1). Untuk langsung login, silahkan klik DI SINI.

Gambar 1

SK PENYELENGGARA UJIAN SEKOLAH SDN TANGGERAN TAHUN PELAJARAN 2013/2014

Untuk men-download SK Penyelenggara Ujian Sekolah (US) SD Negeri Tanggeran Tahun Pelajaran 2013/2014, silahkan klik DI SINI. Jangan khawatir, file-nya bisa diedit ulang untuk disesuaikan dengan kebutuhan sekolah masing-masing.

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR UJIAN SEKOLAH SDN TANGGERAN TAHUN PELAJARAN 2013/2014

Setelah membaca Prosedur Operasional Standar (POS) Ujian Sekolah SD/MI Tahun Pelajaran 2013/2014, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud nomor 001/H/HK/2014 tertanggal 6 Januari 2014, yang dipublikasikan di blog ini pada tanggal 25 Januari 2014, terlihat beberapa perbedaan redaksional kalimat pada beberapa bagian.

Terbukti Palsukan Data, Honorer Bisa Dilaporkan ke Polisi

 Ilustrasi Tes CPNS (Antara/Basri Marzuki)

Protes hasil seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari jalur honorer kategori II (K2) mulai bermunculan. Salah satu yang paling mengemuka yaitu banyaknya peserta yang lulus menjadi tenaga honorer, namun baru mengabdi setelah tahun 2005.

Padahal berdasarkan PP Nomor 56 Tahun 2012, kriteria tenaga honorer adalah mereka yang sudah bekerja minimal satu tahun pada bulan Januari 2005.